MASOHI, BERITAKOTAAMBON.ID - Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Syahbudin Hayoto, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas terwujudnya bantuan sektor pertanian bagi Provinsi Maluku.

Ketua Komisi III DPRD Malteng ini menegaskan, bahwa dalam perspektif administrasi publik, bantuan kementerian tidak hadir dalam ruang hampa. Meski merupakan program resmi Kementerian Pertanian, realisasi anggaran pusat ke daerah tetap membutuhkan kehendak politik (political will) serta validasi data dari pemerintah provinsi Maluku.

“Saya melihat adanya sinkronisasi yang baik antara usulan teknis dari Maluku dengan prioritas swasembada pangan nasional yang sedang didorong oleh Menteri Pertanian,” ujar Hayoto, dalam keterangan persnya kepada media di Maluku, Senin 12 Januari 2026.

Ia menjelaskan, alih-alih terjebak dalam dikotomi “lobi” versus “murni program kementerian”, publik sebaiknya melihat proses tersebut sebagai hasil dari koordinasi tingkat tinggi (high-level coordination).

Menurutnya, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki peran strategis dalam memastikan Maluku masuk dalam skala prioritas nasional.

“Tanpa pengawalan di tingkat provinsi, usulan dari daerah sering kali tertumpuk di meja birokrasi pusat. Jadi ada kerja birokrasi di kementerian, dan ada pula kerja pengawalan kebijakan oleh Gubernur; keduanya saling melengkapi,” jelas anggota Fraksi Gerinda ini.

Hayoto menekankan bahwa hal terpenting bukanlah siapa yang menandatangani keputusan, melainkan bagaimana program perluasan lahan pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit, maupun pupuk dapat sampai ke tangan petani secara tepat waktu.

“Mari kita bersama-sama mengawal dan mengawasi distribusinya agar tepat sasaran. Jangan sampai momentum baik dari pusat ini terhambat oleh kendala distribusi di lapangan,” imbaunya.

Lebih lanjut, Hayoto mengajak masyarakat untuk memahami bahwa pembangunan merupakan kerja kolaboratif lintas level pemerintahan. Bantuan Kementerian Pertanian, kata dia, merupakan berkah bagi Maluku dan buah dari keselarasan peta jalan pembangunan pangan dari pusat hingga daerah.

“Mari kita hentikan perdebatan klaim dan mulai fokus pada pemanfaatan bantuan ini untuk meningkatkan produktivitas petani,” ujarnya.

Ia pun mengapresiasi perhatian besar Menteri Pertanian serta langkah responsif Gubernur Maluku dalam menjemput peluang kebijakan tersebut.

“Ini adalah sinyal positif bagi penguatan kedaulatan pangan di Provinsi Maluku,” tutup Hayoto.(TIM)