LANGGUR, BERITAKOTAAMBON.ID - Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, menegaskan, keadilan dalam pembangunan hanya dapat terwujud jika berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal. 

Hal itu dia sampaikan dalam rapat bersama DPRD Maluku Tenggara terkait pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Kamis (14/8).

"RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Pembangunan harus dimulai dari kearifan lokal, agar hasilnya adil dan menyentuh semua lapisan masyarakat," ujar Hanubun.

Dengan mengusung tema “Setara Membangun Negeri”, RPJMD kali ini difokuskan pada pemerataan pembangunan dari pesisir hingga pelosok, berlandaskan budaya lokal Kei yang selama ini menjadi kekuatan sosial masyarakat Maluku Tenggara.

Menurut Hanubun, kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya, tapi merupakan pedoman hidup yang mampu mengarahkan pembangunan agar selaras dengan karakter dan kebutuhan masyarakat.

“Setiap program dan kebijakan harus menyatu dengan kehidupan masyarakat, mulai dari Kei Besar hingga pulau-pulau kecil. Di situlah letak keadilan pembangunan,” tegasnya.

Dokumen perencanaan tersebut dirancang untuk menjawab tantangan lima tahun ke depan melalui lima misi utama: 1) Malra Mandiri–Mendorong ekonomi lokal dan ketahanan pangan. 2) Malra Cerdas–Memperluas akses pendidikan dan teknologi. 3) Malra Demokratis–Menguatkan partisipasi masyarakat. 4) Malra Berkeadilan–Mewujudkan pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik. 5) Tata Kelola yang Baik–Menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Empat strategi pokok turut disiapkan, yakni: pendekatan partisipatif, kemitraan dengan pemerintah pusat dan swasta, pemanfaatan teknologi digital dalam layanan publik, serta pengawasan ketat terhadap capaian program.

“Pembangunan ini bukan hanya untuk hari ini, tapi warisan bagi generasi masa depan. Apa yang kita tanam sekarang, akan dituai oleh anak cucu kita,” kata Hanubun.

Dalam kesempatan itu, dia mengakui, tantangan yang masih dihadapi, salah satunya adalah rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sekitar 2.400 pelaku usaha, hanya 600 yang tercatat aktif memberikan kontribusi.

“Ini adalah kelemahan yang harus kami benahi. Saya bertanggung jawab dan mohon maaf kepada DPRD serta masyarakat. Kami akan memperbaiki tata kelola dan profesionalitas aparatur,” tuturnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi capaian kinerja pemerintah daerah yang mengalami peningkatan signifikan, ditandai dengan naiknya Nilai Capaian Kinerja (NCP) dari peringkat terbawah ke posisi ketiga di tingkat regional.

Ia berharap, RPJMD 2025–2029 menjadi motor penggerak utama pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mencerminkan identitas dan kearifan lokal masyarakat Kei.

“Kalau kita bersatu, bekerja sama dan menjunjung tinggi nilai-nilai lokal, maka Maluku Tenggara akan tumbuh menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berkeadilan,” tutupnya. (RHM)

>> Formulir Pendaftaran Peserta Open Turnamen DOMINO Walikota Ambon Cup 2025 <<