AMBON, BERITAKOTAAMBON.ID - DPRD Provinsi Maluku pesimis terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. 

Pesimisme tersebut terungkap dalam rapat evaluasi antara DPRD Maluku dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV, Selasa (8/7).

Usai rapat, Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Lucky Watimury, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap capaian PAD yang hingga pertengahan tahun masih jauh dari harapan. 

Menurutnya, sejumlah OPD menetapkan target PAD yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan kemampuan riil.

“kita ambil contoh  di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Naketrans), yang pada tahun 2024 hanya menargetkan PAD sebesar Rp100 juta, namun tiba-tiba naik menjadi Rp2 miliar pada tahun 2025. Sampai bulan Juni, realisasinya baru 1,58 persen. Ini lonjakan 2000 persen yang tidak masuk akal,” ujar Watimury.

Hal serupa terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga yang menetapkan target PAD Rp100 juta, namun hingga pertengahan tahun baru mampu mengumpulkan Rp36 juta. Kinerja yang belum menggembirakan juga tampak di sejumlah rumah sakit daerah.

Sama halnya juga di RSUD dr. Haulussy, dari target PAD Rp30 miliar lebih, baru terealisasi Rp9 miliar atau 40 persen hingga akhir Juni. RSUD dr. Ishak Umarella mencatat realisasi Rp3,8 miliar dari target Rp9 miliar. 

Berbeda, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) menunjukkan tren positif, dengan capaian Rp7,4 miliar dari target Rp11,4 miliar.

Watimury menjelaskan, selain target yang terlalu tinggi, kebijakan efisiensi anggaran juga turut membatasi ruang gerak OPD dalam menggali potensi pendapatan daerah. Akibatnya, banyak OPD kesulitan memenuhi target yang telah ditetapkan.

“Kami dari DPRD mengusulkan agar OPD mengutamakan inovasi pelayanan, sambil tetap menjaga realistis dalam menyusun target. Jangan sampai target PAD yang terlalu tinggi, justru mengorbankan pelayanan publik,” tegasnya.

Ia menyoroti khusus sektor rumah sakit, yang menurutnya harus tetap mengedepankan aspek kemanusiaan.

“Pelayanan rumah sakit bukan ajang bisnis. Jangan sampai demi mengejar target PAD, masyarakat yang justru menjadi korban,” tambahnya.

Rapat evaluasi tersebut juga merekomendasikan agar pembahasan lanjutan dilakukan bersama OPD mitra yang belum hadir, guna menggali lebih dalam kendala yang mereka hadapi.

Masukan-masukan dari OPD akan dibawa ke pembahasan perubahan APBD 2025 dan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih masuk akal dan berpihak pada masyarakat.(RHM)