AMBON, BERITAKOTAAMBON.ID - Gubernur Maluku, Hendrick Lewerissa mengakui, kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, bukan merupakan penerapan yang tidak mendasar.

Hal ini Ia sampaikan, saat menghadiri acara syukuran Ikatan Keluarga Besar (IKB) Nusahulawanno Provinsi Maluku bersama Wakil Gubernur, Abdullah Vanath, di Taman Budaya Maluku, Sabtu (12/4).

Dikatakan, suatu sukacita yang besar baginya dan wagub bisa hadir. Dimana itu merupakan hari ke-52 keduanya dilantik oleh Presiden di Istana Negara, dan berdiri memberikan sambutan bukan hanya sebagai gubernur tetapi juga sebagai putra Nusahulawanno.

“Mengenang perjuangan ketika maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, adalah suatu keputusan yang tidak mudah. Menghitung kekuatan dan kelemahan, dimana banyak orang yang skeptis bahwa tidak akan memenangkan pertarungan politik, karena dihadapi oleh tokoh-tokoh politik yang terkenal. Tetapi karena dukungan doa dari bapak ibu semua yang mengantarkan kita menerima mandat ini,” ungkap Lewerissa.

Dijelaskan, Ia bersama wagub menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena setelah dilantik dihadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran, yang tidak mudah bagi kinerja keduanya di awal pemerintahan. Dimana, begitu banyak persoalan terkait program yang harus dilakukan, sementara sejumlah program kerja sudah dirancang sejak lama.

“Tapi dengan adanya kebijakan pusat ini, baru disadari bahwa keputusan Presiden bukanlah keputusan politik yang tidak mendasar. Kita lihat perkembangan politik global maupun nasional, yang mana dunia saat ini tidak baik-baik saja, secara global ekonomi mengalami kontraksi yang luar biasa. Nasional pun demikian, nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi yang sangat tinggi dan kondisi ekonomi kita yang sangat tidak mudah. Kebijakan efisiensi mengajarkan kita semua di pemerintahan untuk membelanjakan uang negara secara arif dan bijaksana,” paparnya.

Dikatakan, baru 52 hari pasca dilantik, begitu banyak dinamika yang terjadi di beberapa tempat. Bahkan ada potensi perselisihan yang terjadi. Sehingga keduanya memutuskan, akan selalu hadir di lokasi perselisihan sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat.

“Sebagai orang tua bagi Maluku, tidak mungkin kita membiarkan anak-anak kita bertikai, berkelahi, bentrok dan masa bodoh. Biarkanlah itu berlalu agar selesai secara alamiah, dan kita mengambil keputusan untuk kita hadir dan bicara dari hati ke hati bagi mereka,” ucapnya.

“Prinsip yang mendasar bagi kita adalah, kita hidup di negara hukum Indonesia. Upaya persuasif yang kita ambil adalah untuk  mendamaikan, membangun rekonsiliasi, bukan berarti bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan bisa berjalan bebas. Karena hukum harus ditegakkan,” tambah Lewerissa.

Ia juga bersyukur, sebagai Ketua Forkopimda Maluku, telah berkoordinasi dengan pimpinan yang lain yang memiliki perspektif yang sama, dimana ketika ada potensi perselisihan di Maluku, pihaknya harus berusaha menanggulangi lebih cepat dan lebih dini. Sebab masyarakat Maluku pernah hidup dalam masa kelam di Maluku.

“Untuk generasi yang lahir setelah kerusuhan, kepada generasi inilah tanggung jawab kita untuk menuturkan bahwa tidak ada manfaat dan keuntungan dari konflik maupun perselisihan yang ada, hanya penderitaan saja. Apalagi di tengah situasi ekonomi yng memburuk ini,” imbuhnya.

Ia juga berharap, jika ada masalah, bawalah ke ranah hukum. Dan jangan biarkan masalah pribadi digeser menjadi masalah komunal, kampung, maupun negeri. Bahkan yang paling parah diprovokasi untuk menjadi konflik antar komunitas.

“Ini Maluku, kita Maluku, katong hidup orang basudara, potong di kuku rasa di daging, sagu salempeng dibagi dua,” pesannya.

Sekedar tahu, acara tersebut, turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath, Ketua TP PKK Provinsi Maluku Maya Baby Lewerissa, dan stakeholder lainnya. (GEM)