AMBON, BERITAKOTAAMBON.ID - Komisi III DPRD Provinsi Maluku mendesak pemerintah daerah untuk segera meningkatkan status siaga bencana, menyusul meningkatnya intensitas bencana alam di awal musim timur tahun ini. 

Anggota Komisi III DPRD Maluku, Alan Lohy, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), mengungkapkan bahwa peningkatan status siaga sangat mendesak agar koordinasi lintas sektor bisa lebih cepat dan anggaran penanganan bencana dapat segera digerakkan.

Desakan itu  disampaikan Lohy menyusul serangkaian kejadian longsor di beberapa wilayah, bahkan merenggut korban jiwa.

“Kemarin di dapil saya terjadi tanah longsor, tiga rumah roboh dan ada korban jiwa. Beruntung penanganan cepat dilakukan. Tapi ini baru awal musim timur, biasanya puncaknya itu Agustus. Jadi saya minta status siaga bencana ditingkatkan,” ujar Lohy, Rabu (16/7).

Lohy juga menyinggung potensi bencana lanjutan yang bisa terjadi akibat perubahan iklim ekstrem. Ia mengangkat isu suhu dingin yang mulai dirasakan masyarakat, dan dikaitkan dengan fenomena posisi bumi yang disebut-sebut sedang menjauh dari matahari.

“Katanya suhu bumi menurun karena jaraknya dengan matahari. Kalau itu benar, kita bisa terdampak lebih banyak bencana seperti angin kencang, ombak besar, atau longsor. Harus ada antisipasi dari sekarang. Koordinasi dengan kabupaten/kota dan juga pak gubernur harus segera dilakukan,” tegasnya.

Di sisi lain, Lohy memberikan apresiasi kepada Dinas PU Maluku atas respons cepat mereka terhadap laporan masyarakat terkait infrastruktur terdampak bencana. Ia menilai pola kerja cepat tanggap ini patut dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa rawan bencana seperti sekarang.

“Saya kirim foto ke PU, dua hari kemudian langsung mereka turun. Ini yang kita butuhkan—respon cepat. Saya apresiasi cara kerja seperti ini,” katanya.

Komisi III meminta BPBD Maluku bersama dinas teknis lainnya untuk segera menyusun langkah darurat yang komprehensif, termasuk kesiapan logistik, akses jalan, dan komunikasi darurat di wilayah rawan bencana.

Dengan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu dan tingginya curah hujan di beberapa wilayah Maluku, DPRD menilai langkah preventif jauh lebih penting ketimbang penanganan setelah bencana terjadi. Peningkatan status siaga diharapkan menjadi sinyal awal untuk kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi bencana yang lebih besar.(RHM)