AMBON, BERITAKOTAAMBON.ID - Proyek saluran air bersih bernilai fantastis di Tayando, Kota Tual, diduga mangkrak.

Proyek yang dikerjakan menggunakan APBD sebesar Rp 50 miliar itu mulai dikerjakan pada tahun 2023 dan berakhir 2024. Tapi sampai saat ini, proyek itu belum berfungsi.

Warga yang disasarkan untuk menikmati proyek itu, sampai sekarang belum minkmati hasilnya. Mereka masih kesulitan memperolehair bersih.

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek puluhan miliar itu, kontraktor maupun dinas terkait, hanya mendiamkan masalah tersebut.

Geram dengan kondisi ini, Pemuda Marhaen menggelar demo di depan gedung DPRD Maluku, Kamis (22/5). Mereka menuntut Komisi III DPRD segera mengusut tuntas proyek yang diduga penuh permainan kotor itu.

“Duit negara Rp 50 miliar ludes, tapi air tak setetes pun mengalir ke rumah warga. Kami menduga ada permainan kotor dan pembiaran terstruktur,” tegas koordinator aksi, Adi Tamsil Kadimas.

Dia mengungkapkan, proyek itu dikerjakan dua perusahaan, yakni, PT Fikri Bangun Persada menggunakan anggaran Rp 21 miliar dan PT Citra Mutiara Abadi dengan dana Rp 31 miliar. 

Tapi bukannya membangun, hasilnya justru nihil. Proyek berhenti, lapangan sepi, dan warga kecewa berat.

“Kalau ini bukan korupsi, apa namanya? Kami minta DPRD jangan cuma jadi penonton. Panggil semua, gelar RDP terbuka, bongkar semua yang terlibat,” kata Tamsil.

Ia juga menyorot lemahnya fungsi pengawasan DPRD Maluku. “Jangan cuma sibuk urus dapil masing-masing, wilayah terjauh seperti Tayando juga punya hak yang sama atas pembangunan,” ujarnya.

Tamsil menyebut, proyek saluran air bersih di Tayando merupakan bentuk pembohongan publik berkedok pembangunan. “Jangan jadikan geografis sebagai tameng untuk merampok anggaran. Ini uang rakyat, bukan dana siluman,” sebutnya.

Dia mengatakan, aksi yang mereka gelar merupakan bentuk tamparan  keras bagi pemerintah daerah dan DPRD, yang selama ini abai terhadap pembangunan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). 

Untuk itu, dia berjanji, Pemuda Marhaen tidak akan diam. Mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, dan menyerukan audit total terhadap proyek-proyek serupa di Maluku.

“Masyarakat Tayando bukan objek percobaan. Kami tak butuh proyek kertas. Kami butuh air bersih dan keadilan,” tutup Tamsil.(RHM)