AMBON, BERITAKOTAAMBON.ID - Ratusan warga Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe antusias hadiri Reses Masa Sidang I, Tahun Persidangan 2025-2026 yang diadakan anggota DPRD Kota Ambon, Hadi Mairuhu dari Partai Buruh, Minggu (7/12/2025).

Dalam penjaringan aspirasi itu, beberapa keluhan disampaikan warga RT.003/RW.004 Kelurahan Urimesing, tentang pembangunan talud penahan longsor dan air bersih yang paling dibutuhkan warga sat ini.

Warga juga keluhkan soal bantuan sosial (bansos) seperti Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang hingga kini belum tepat sasaran.

"Pas musim hujan kemarin, ada beberapa titik longsor dan ini masih mengancam keselamatan warga. Mereka juga butuh air bersih. Dan yang dikeluhkan adalah bansos yang sampai sekarang ini belum tepat sasaran. Banyak warga kurang mampu yang tidak dapat bantuan itu," ungkap salah satu warga RT.003/RW.004, Kelurahan Urimessing, Harry Ilela, di sela-sela reses.

Ia berharap, ini menjadi perhatian pemerintah baik provinsi maupun kota, sehingga seluruh warga Kelurahan Urimessing bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka.

"Semoga ini menjadi perhatian serius pemerintah, agar ke depan semua warga kurang mampu bisa dapat bansos dari pemerintah. Katong (kita) yakin lewat reses ini, semua aspirasi warga bisa diperjuangkan oleh pak Hadi Mairuhu," pungkasnya.

Tempat yang sama, Mairuhu memberikan apresiasi dan terima kasih kepada warga RT 003 dan sekitar, yang telah hadir menyampaikan aspirasi mereka.

Terkait pembangunan infrastruktur dan air bersih yang dibutuhkan warga saat ini, Mairuhu memastikan akan memperjuangkan persoalan ini, sehingga warga bisa aman dari bencana dan menikmati air bersih dengan baik.

Sebab, saat ini, Perumdam Tirta Yapono tengah memperbaiki sejumlah jaringan air bersih agar bisa dinikmati warga. Salah satunya di kawasan Gang Diponegoro dan sekitar yang masuk wilayah Kelurahan Urimessing.

Sementara untuk persoalan bansos yang hingga kini belum tepat sasaran, akan disampaikan ke komisi untuk dibahas secara internal dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dievaluasi bersama.

"Seluruh aspirasi yang disampaikan, akan saya perjuangkan. Karena ini menjadi tanggung jawab saya selaku wakil rakyat. Termasuk persoalan bansos yang hingga kini belum tepat sasaran," tegas Mairuhu.

Dirinya turut memaparkan terkait kondisi fiskal nasional yang berdampak langsung ke anggaran daerah, yakni pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Bahwa akibat kondisi ini, menuntut pemerintah daerah untuk menerapkan langkah efisiensi secara ketat di tahun 2026 mendatang.

“Jika tidak dipersiapkan sejak sekarang, tekanan anggaran dapat berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan publik. Namun kita tetap perjuangkan aspirasi warga, agar mungkin ke depan bisa dilakukan secara bertahap sesuai kondisi keuangan daerah,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, sebagian besar belanja APBD Kota Ambon dialokasikan untuk belanja wajib, termasuk pembayaran gaji pegawai sehingga ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Di sisi lain, pembiayaan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga menambah beban daerah, meski proses rekrutmen dilakukan oleh pemerintah pusat.

Namun untuk menjawab tantangan tersebut, Ia mendorong masyarakat untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui usaha kecil, kreativitas rumah tangga, erta kerja sama komunitas.

“Pemerintah memiliki keterbatasan, tetapi masyarakat memiliki potensi besar jika saling menopang,” katanya.

Anggota DPRD Dapil Nusaniwe ini, juga menyoroti, pentingnya meningkatkan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi daerah, khususnya retribusi sampah yang menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Karena dengan kontribusi masyarakat melalui retribusi, sangat berpengaruh langsung terhadap kelancaran pembangunan.

“Saya hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi memastikan setiap keluhan diteruskan kepada pihak terkait dan mendapat tindak lanjut. Ini komitmen saya kepada masyarakat,” tutup Mairuhu. (UPE)