AMBON, BERITAKOTAAMBON.ID - Walikota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena temukan banyak masalah dari aduan masyarakat dalam program perdana Walikota dan Wakil Walikota Jumpa Rakyat (WAJAR) di halaman Balai Kota, Jumat (14/3). 

 

Program yang menghadirkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tatap muka itu, turut dihadiri Wakil Walikota, Ely Toisutta beserta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Ambon.

 

Sejumlah aduan warga yang disampaikan, di antara soal pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan pegawai Pemkot Ambon terhadap proses perijinan usaha, parkiran, hingga ijin trayek angkutan kota (angkot). 

 

Selain pungli, warga juga melaporkan tentang minimnya armada sampah di sejumlah kecamatan Sirimau dan Nusaniwe. Dimana sampah dibiarkan berlarut-larut hingga bau busuk, akibat minimnya armada sampah. 

 

"Kami di Kebun Cengkeh sana, hanya ada satu motor Tosa untuk angkut sampah. Dan itu dipakai oleh tiga orang untuk mengangkut sampah sesuai antrian. Akibatnya banyak sampah tidak tersangkut dengan baik. Mohon ini menjadi perhatian pak Walikota dan Ibu Wakil Walikota," pinta Ketua RW 15, Kebun Cengkeh, Desa Batumerah, Harun Tukuboya. 

 

"Saya juga mau sampaikan, soal kemacetan yang belakangan ini sangat memperihatinkan. Sebagai warga kota, kita punya keresahan soal ini. Soal efisiensi juga harus dengan pengurangan pengusaha angkot. Ada salah satu tetangga saya, itu hanya punya satu ijin trayej yaoibitu digunakan untuk beberapa angkot miliknya. Mohon ini menjadi perhatian pak Walikota," harap Mulyati, warga Desa Batu Merah. 

 

Menanggapi sejumlah aduan itu, Walikota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, langsung memerintahkan pimpinan OPD terkait untuk mengklarifikasi sejumlah aduan warga. 

 

"Salah satu program prioritas adalah penanganan sampah di lingkungan. Dan saya harap, ini juga menjadi perhatian  raja, kepala desa dan lurah, yang selama ini kurang menunjukan kepedulian. Karena mungkin pikir ini menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP). Padahal mereka (raja/kades/lurah) punya peran penting. Ini harus dirubah. Maka lewat aduan ini, lurah, kades, raja sampai camat harus peduli soal sampah. Kita akan upayakan untuk memperbaiki terkait pengelolaan sampah. 

 

"Juga soal air bersih mapun ijin trayek sampah sampai persoalan pungli. Saya tidak akan mentolerir soal pungli. Jika ditemukan segera laporkan. Jika itu pejabat akan saya nonjobkan," tegasnya. 

 

Ia juga memastikan, seluruh kebijakan lewat pemberian bantuan ke masyarakat, akan dilakukan tepat sasaran. Yakni tidak ada lagi pembagian bantuan atas dasar kerabat atau orang terdekat. (UPE)