DPRD: Keuangan Pemkot Ambon Perlu Ditata
Ketua Fraksi Keadilan Pembangunan DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally.
Adm.RedaksiBKA
13 May 2022 08:15 WIT

DPRD: Keuangan Pemkot Ambon Perlu Ditata

BERITAKOTAAMBON.ID - Fraksi Keadilan Pembangunan (PKS-PPP) DPRD Kota Ambon menilai, penataan keuangan pada Pemerintah Kota Ambon perlu ditata secara baik. Dimana DPRD telah mendorong lewat payung hukum yakni Perda tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah, yang telah ditetapkan pada Selasa (10/5) lalu.

Kepada media ini, Kamis (12/5), Ketua Fraksi Keadilan Pembangunan DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally menegaskan, pemerintah daerah baik kota, kabupaten maupun provinsi, menjadi salah satu pihak yang berkontribusi dalam mencapai target dan sasaran pembangunan nasional.

Maka itu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sejalan dengan program yang telah disusun. Yakni penggunaan APBD harus berbasis pada urusan pemerintahan konkuren yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wally ini juga menilai, khusus untuk Pemkot Ambon, juga harus memegang prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu sasaran program daerah yang tercantum dalam APBD juga harus sinkron dengan program nasional.

“Jadi pengelolaan keuangan daerah harus ditata secara baik. Ini yang sudah kami daerah fraksi gabungan PKS dan PPP di DPRD Ambon telah tegaskan lewat penyampaian kata akhir fraksi pada paripurna ke-4 masa sidang II tahun persidangan III 2021-2022 yang berlangsung Selasa kemarin,” tandas Wally.

Ketua DPD PKS Kota Ambon ini juga mengaku, DPRD Ambon telah mendorong hal tersebut lewat perda yang telah ditetapkan. Dimana dari 10 perda itu, salah satunya Perda tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah.

"Perda yang dibuat itu mutatis mutandis atau sesuai prosedur berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah," sebutnya.

Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

"Perdanya sudah ditetapkan. Kami harap pengelolaan keuangan daerah harus ditata secara tertib, efisien, transparan serta bertanggung jawab. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan serta manfaat bagi masyarakat," pungkas Wally. (UPE)

Dapatkan sekarang

Berita Kota Ambon, Ringan dan cepat
4 Disukai