Kejari Aru Sita Uang Negara Rp 1 Miliar Lebih
Konferensi pers Kejari Kepulauan Aru terkait eksekusiuang sitaan dan uang pengganti perkara Tipikor senilai Rp 1.023.864.800, Sabtu (19/3).
Adm.RedaksiBKA
21 Mar 2022 07:45 WIT

Kejari Aru Sita Uang Negara Rp 1 Miliar Lebih

BERITAKOTAAMBON.ID - Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru melakukan eksekusi uang sitaan dan uang pengganti perkara Tipikor senilai Rp 1.023.864.800.

Eksekusi itu dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Ambon Nomor 13/Pid/Sus-TPK/2021 PT Amb, tanggal 17 Desember 2021, atas nama terpidana Daud Ubwarin dalam perkara Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program MP3K1 dalam kegiatan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dan Desa Balatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, tahun anggaran 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 791.203 600.

Selain itu, eksekusi itu juga dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon Nomor 63/Pid/Sus-TPK/2021/PN Amb, tanggal 11 Maret 2022, atas nama terpidana Fres Selitaniny Alias Et dalam perkara Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasl Dana Desa (ADD) pada Desa Karanggul, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, tahun anggaran 2015-2018 sebesar Rp. 232. 661. 200.

"Jadi ini uang hasil tindak pidana korupsi yang kita sita dari dua kasus tersebut. Dua kasus ini sudah final (berkekuatan hukum tetap) yang kita sudangkan. Dan ini uang negara yang kita kembalikan ke negara," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Parada Situmorang, Sabtu (19/3).

Situmorang mengatakan, uang negara yang telah dieksekusi tersebut akan disetor ke kas negara, sebagai penerima uang negara  bukan pajak.

"Ini merupakan bentuk ketegasan kita terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Aru," ucap Situmorang.

Menurutnya, Kejari Kepulauan Aru tidak pernah mundur dan akan terus melakukan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan sesuai KUHAP pasal 270, bahwa pelaksanaan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanaakan oleh Jaksa. Juga, pasal 273 KUHP, bahwa putusan pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas oleh negara dan disetorkan ke kas negara.

"Jadi hari ini, uang dari tindak pidana korupsi yang sudah kita sidangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Ambon, kita eksekusi dan akan kita setorkan ke kas negara hari ini juga. Intinya kami berkomitmen untuk terus berupaya melakukan penyelamatan kerugian negara, dari seluruh tindak pidana korupsi yang kita sidangkan sampai saat ini," terang Situmorang.

Untuk itu, Situmorang juga mengingatkan para pemangku kepentingan di Kepulauan Aru, agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan regulasi. Sehingga tidak berdampak hukum.

"Saya ingatkan lagi ya, bagi yang punya kepentingan di daerah ini agar bekerja sesuai aturan yang berlaku. Jangan sembarangan, yang nantinya menjerumuskan ke hukum. Sebab kita tidak main-main untuk sikat para koruptor di daerah ini. Jadi hati-hati ya," tegas Situmorang. (WAL)

Dapatkan sekarang

Berita Kota Ambon, Ringan dan cepat
11 Disukai