Sidang Korupsi Sekda SBB Cs, Keterangan Saksi Mahkota Kuatkan Dakwaan JPU
Sidang lanjutan dugaan korupsi dana penyimpangan pada Sekeretariat Daerah (Setda)  Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2016, yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (7/3)
Berita Kota Ambon
08 Mar 2022 08:40 WIT

Sidang Korupsi Sekda SBB Cs, Keterangan Saksi Mahkota Kuatkan Dakwaan JPU

BERITAKOTAAMBON.ID - Keterangan lima saksi mahkota dikasus dugaan korupsi dana penyimpangan pada Sekeretariat Daerah (Setda)  Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2016, menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku.

Keterangan itu disampaikan kelima saksi mahkota pada sidang lanjutan perkara tersebut, yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (7/3).

Terdapat lima terdakwa pada perkara dugaan korupsi tersebut. Pada sidang lanjutan itu, kelima terdakwa diperiksa sebagai saksi mahkota. Kelimanya, yakni, terdakwa Mansur Tuharea selaku mantan Sekda Kabupaten SBB, Refael Tamu selaku Bendahara Pengeluaran, Adam Pattisahusiwa selaku Bendahara Pengeluaran, Abraham Niak selaku Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SBB, serta Ujir Halid selaku Plt Bupati Seram Bagian Barat.

Dalam pengakuan terdakwa Ujir Halid selaku Plt Bupati SBB, dirinya pernah menandatangani sejumlah kwitansi uang yang bersumber dari biaya belanja langsung pada Setda SBB, dengan rincian bervariasi.Yakni, kwintasi senilai Rp 300 juta, Rp 50 juta, 100 juta, dan juga Rp 70 juta, sejak tahun 2016.

Hal itu dia akui, setelah ditanya JPU Achmad Attamimi seraya memperlihatkan bukti bukti kwitansi dalam BAP. Namun tanda tangan itu dia bubuhkan atas petunjuk terdakwa Mansur Tuharea yang saat itu menjabat Sekda SBB. 

“Benar pak jaksa. Tapi ini semua berdasarkan petunjuk dari Sekda, dan itu yang saya tandatangani,”akui terdakwa.

Menurutnya, mekanisme pengeluaran uang pada anggaran biaya langsung pada Setda, memiliki stadar tertentu yang harus dipenuhi sebagai syarat pencairan uang. 

“Untuk perjalanan dinas dari anggaran di Setda ini ada syarat tertentu yang dilakukan. Tapi semua dilakukan berdasarkan memo yang masuk di mejanya," tandasnya.

JPU Achmad Attamimi yang dikonfirmasi usai sidang, mengatakan, dari kesaksian para terdakwa, mereka sendiri mengakui kalau perbuatan yang dilakukan. “Karena itu lah, dakwaan kita kuat terhadap perkara ini,” tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan , mantan Sekda Kabupaten SBB Mansur Tuharea bersama empat rekannya, Refael Tamu selaku Bendahara Pengeluaran, Adam Pattisahusiwa selaku Bendahara Pengeluaran, Abraham Niak selaku Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SBB, serta Ujir Halid selaku Plt Bupati Seram Bagian Barat, naik kursi pesakitan, Selasa  14 Desember 2021.

Kelimanya didakwa secara melawan hukum telah melakukan pencairan anggaran belanja langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanpa disertai bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah, serta tanpa dilakukan otorisasi dan verifikasi penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan memberikan uang dari anggaran belanja langsung kepada terdakwa Ujir Halid tanpa bukti pertanggungjawaban yang sah.

Kelima terdakwa tersebut didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) dan 2  junto pasal 18 UU RI nomor 20 Tahun tahun  2001 tentang Tipikor.(SAD)

Dapatkan sekarang

Berita Kota Ambon, Ringan dan cepat
17 Disukai
Yati
2 bulan