Talud Ambruk di Aru, Warga Minta DPRD Bertindak
Berita Kota Ambon
04 Feb 2022 10:15 WIT

Talud Ambruk di Aru, Warga Minta DPRD Bertindak

beritakotaambon.id - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan pihak kontraktor, dinilai tidak becus mengelola uang negara miliaran rupiah yang digelontorkan untuk proyek pembangunan talud pengaman pantai di pesisir desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru.

Informasi yang diterima BeritaKota Ambon dari sumber terpercaya terungkap, anggaran miliaran rupiah yang digelontarkan untuk proyek talud pengaman pantai itu, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemda Kepulauan Aru, Provinsi hingga Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Akan tetapi, mutu dan kualitas dari proyek tersebut sangat diragukan. Faktanya, talud di pesisir pantai Desa Wangel itu selalu ambruk saat musim angin barat.

Menyikapi hal itu, salah satu tokoh masyarakat Aru, Andarias Onaola, saat menghubungi media ini, Kamis (3/2) mengaku, sangat kecewa terhadap Pemerintah Daerah dan DPRD Kepulauan Aru dalam mengawasi proyek-proyek talud di daerah berjuluk Jargaria/Sarkwarisa itu.

"Jujur kami mau bilang, kami sangat kecewa dengan pemerintah daerah dan DPRD. Karena akibat kelalaian mereka dalam mengawasi setiap proyek di daerah ini, sehingga mengakibatkan proyek-proyek yang dikerjakan tak menunjukan mutu dan kualitas yang baik," tandas Andarias

Lanjut dia, jika diteliti dengan baik setiap pekerjaan proyek talud di pesisir pantai Wangel itu, maka diduga para kontraktor bekerja tidak sesuai RAB. Padahal, RAB sangat penting untuk suatu proyek karena menjadi dasar atau acuan pelaksanaan aktivitas dimulainya suatu proyek.

Misalnya, mulai dari pemilihan berbagai komponen pendukung seperti material, pihak penyedia hingga pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

"Ya kalau pengerjaan proyek tanpa RAB, akan mengakibatkan pembengkakan biaya. Risiko terjadinya kesalahan saat pembelanjaan pun lebih besar. Hal ini akan berdampak pula pada efisiensi waktu pengerjaan dan mutu pekerjaan," jelasnya

Akibatnya, sambungnya, uang negara miliaran rupiah yang digelontorkan untuk pekerjaan proyek talud tersebut tidak menunjukan mutu dan kualitas proyek yang baik.

"Jadi kalau uang negara miliaran itu salah digunakan, maka akan mengasilkan proyek abal-abal alias asal jadi," tandasnya

Menurut dia, pekerjaan proyek talud abal-abal terlihat jelas pada salah satu proyek talud milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Aru. Proyek talud tersebut di kerjakan oleh Fa. Tujuh Serangkai dengan panjang panjang pekerjaan 213 meter dan jumlah hari kerja 210 hari menggunakan APBN tahun anggaran 2020 senilai Rp 5.85000010.34.

Proyek itu dikerjakan pada akhir tahun 2021. Namun mutu dan kualitas proyek diragukan, sebab bagian ujung talud sudah mengalami keretakan akibat diterjang ombak pada tahun 2021 lalu.

"Ini jelas sekali kan. RAB pekerjaan tidak diberlakukan dengan baik. Padahal proyek itu baru seumur jagung tapi sudah rusak. Kalau sudah begini lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, pastinya kontraktor dan BPBD," ucapnya

Andariasjuga meminta, agar DPRD Kepulauan Aru dalam hal ini Komisi III, segera memanggil kontraktor dan BPBD untuk mempertanyakan penggunaan RAB maupun anggaran APBN, yang digelontorkan untuk proyek tersebut.

Dan apabila kedapatan ada unsur kesengajaan yang dilakukan kontraktor dan BPBD, maka DPRD wajib memberikan rekomendasi ke aparat penegak hukum untuk diproses. Sebab, tambah dia, tidak masuk akal kalau proyek APBN dengan anggaran miliaran rupiah rusak dalam waktu singkat.

"Kami minta DPRD panggil kontraktor dan BPBD untuk dimintai keterangan terkait hal ini. Dan kalau kedapatan ada unsur kesengajaan penggunaan RAB, maka wajib DPRD merekomendasikan ke aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku. Ini uang negara, kalau proyek dengan anggaran jumbo begitu sudah rusak, maka sudah tentu diduga ada ketidak beresan dalam penggunanaan RAB dan anggaran," pintanya

Diketahui, didalam dokumen pelelangan pada LPSE Kepulauan Aru. Fa. Tujuh Serangkai menyanggupi daftar peralatan utama berupa 10 unit molen, 1 unit excavator standard, 1 unit excavator long arm, 6 unit dump truk 10 ton. Namun dalam realisasinya peralatan proyek yang merupakan persyaratan utama saat lelang di LPSE itu tak kunjung tiba di Aru hingga proyek selesai. (WAL)

Dapatkan sekarang

Berita Kota Ambon, Ringan dan cepat
3 Disukai