Tunggakan Pajak Randis Pemkab Buru Cukup Besar
Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy, saat meninjau kendaraan dinas pada apel aset daerah, di Halaman Kantor Bupati Buru, Rabu (22/6).
Adm.RedaksiBKA
23 Jun 2022 12:35 WIT

Tunggakan Pajak Randis Pemkab Buru Cukup Besar

BERITAKOTAAMBON.ID - Tunggakan pajak kendaraan dinas (Randis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru untuk 2021, ternyata cukup besar. 

Hal tersebut terungkap saat apel aset daerah, yang dipimpin  Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy, di Halaman Kantor Bupati Buru, Rabu (22/6).

Dalam identifikasi aset tersebut, Salampessy menemukan satu unit Randis roda empat yang masa berlaku pajaknya telah berakhir sejak 2009 lalu. Bahkan ada Randis roda dua yang tidak menggunakan plat nomor.

"Wujud BPKB dan STNK itu kan play nomor, disini kita tahu bahwa berakhir masa berlaku pajaknya tanggal berapa atau bulan apa misalnya. Kalau ini (plat nomor) tidak ada, berati sudah ketahuan uang yang dianggarkan untuk membayar pajak kendaraan ini tidak dipakai. Mengalir kemana? Dan bisa menjadi perhatian," ucap Salampessy. 

Saat disinggung mengenai jumlah tagihan pajak kendaraan dinas milik Pemkab Buru. Salampessy tidak menyebutkan angkanya. "Hitung-hitungannya itu diatas, cukup banyak (besar) ya. Nanti kita coba identifikasi lebih jauh, sehingga kuantitasnya bisa kita ketahui lebih jauh," kata Salampessy. 

Untuk menyelesaikan masalah pajak, dirinya mengaku, telah menginstruksikan agar para pimpinan OPD segera menyelesaikan hal tersebut.

"Sudah saya instruksikan untuk pimpinan OPD yang kendaraannya mati atau pajaknya belum dibayar, harus sesegera mungkin dilaporkan untuk dituntaskan," ujar dia.

Menurutnya, seharusnya pemerintah menjadi contoh kepada masyarakat sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab dalam membayar pajak.

"Tanggung jawab pemerintah utamanya harus memberi contoh kepada masyarakat, kendaraan pemerintah harus taat pajak. Harus bisa. Nantinya didorong untuk melunasi kewajiban-kewajibannya, sehingga kendaraan tersebut bisa layak dijalan dan tidak berurusan dengan pihak pemerintah yang memiliki tugas untuk mengecek kelayakan kendaraan dari aspek administrasi perpajakan," pungkasnya. (MSR)

Dapatkan sekarang

Berita Kota Ambon, Ringan dan cepat
14 Disukai