Pelantikan KPN Wahai Inprosedural
Yunan Takaendengan
Adm.RedaksiBKA
13 May 2022 08:10 WIT

Pelantikan KPN Wahai Inprosedural

Takaendengan : Nanti Kita Gugat SK Bupati dan Lapor Pidana

BERITAKOTAAMBON.ID - Dinilai pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Wahai inprosedural, kuasa hukum dari keluarga Soa Makatita Roulatu, akan menggugat SK Bupati Maluku Tengah di PTUN Ambon serta melaporkan secara pidana ke Polda Maluku terhadap pihak yang merupakan dalang dari perbuatan ini.

“Kita akan gugat SK Bupati di PTUN Ambon serta melaporkan pidana para saniri negeri yang sudah melakukan penggelapan hak asal usul dan pemufakatan jahat terhadap penetapan nama mata rumah parentah untuk proses pengusulan KPN yang baru,”ujar Takaendengan, Kamis (12/5).
Menurutnya, buntut dari pelantikan KPN yang dilakukan Bupati Maluku Tengah Kamis kemarin, membuat masyarakat Adat langsung melakukan pemalangan kantor Negeri Wahai.

“Jadi karena saya diberikan kuasa oleh keluarga Soa Makatita Roulatu untuk memproses hal ini, sehingga segala sesuatu yang mengangkut dengan persoalan di dalam negeri yang berkaitan dengan klien saya, akan saya kawal sampai tuntas,”tandasnya.

Informasi yang diterima BeritaKota Ambon, pemalangan kantor desa itu dilakukan Kamis kemarin, oleh beberapa pemuda yang merupakan masyarakat adat dalam Negeri. Pemalangan dilakukan tepatnya di jendela dan pintu kantor dengan menggunakan kayu berukuran 5x7 cm. Selain itu mereka memasang spanduk  di depan kantor  dengan tulisan “Kantor Ini bisa di buka atas izin Tokoh Adat”.

“Ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan bupati Maluku Tengah yang tidak jelih melihat persoalan di tengah masyarakat Wahai. Bupati harus tahu, pengusulan nama untuk dilantik sebagai KPN itu tidak berdasarkan prosedur yang berlaku di Negeri,” ungkap sumber masyarakat Adat yang tidak mau disebutkan namanya.

Menurutnya, kantor Negeri tidak bisa di buka jika tidak diberi izin oleh masyarakat adat. Pasalnya, jika raja defenitif yang baru dilantik ini memaksa untuk di buka, maka sudah pasti akan terjadi bentrok di dalam negeri.

“Kalau siapa paksa untuk buka kantor itu berurusan dengan masyarakat adat. Ini prinsip kami,” imbuhnya.

Kata dia, proses pengusulan nama raja kepada pemerintah Maluku Tengah sejak awal sudah terjadi kesalahan besar. Mengapa,karena yang seharusnya figur yang dilantik sebagai KPN Wahai adalah dari  Soa Makatita Roulatu. Bukan Hasan Basri Tidore yang baru saja dilantik sebagai raja oleh Bupati.

“Mengapa saya katakan demikian, karena Soa Makatita Roulatu  itu sudah di putuskan melalui musyawarah bersama masyarakat adat. Namun tidak tahu mengapa, secara diam-diam, oknum saniri yang mengatasnamakan keluarga Makatita merekomendasikan Hasan Basri Tidore sebagai calon KPN, padahal dia bukan merupakan mata rumah parentah dalam negeri,” tandasnya. (SAD)

Dapatkan sekarang

Berita Kota Ambon, Ringan dan cepat
4 Disukai